Kebutuhan dunia akan pangan semakin meningkat seiring dengan peningkatan laju pertumbuhan penduduk. Sementara tantangan yang dihadapi dalam produksi tanaman pertanian juga semakin kompleks, diantaranya fenomena iklim global, ketersediaan lahan yang berkurang, kurangnya ketersediaan air irigasi, penggunaan benih unggul yang masih rendah, belum digunakannya pupuk secara berimbang serta efisien dan sebagainya. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Badan Litbang Kementrian Pertanian telah menghasilkan dan mengembangkan pendekatan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) yang terbukti mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi input produksi tanaman pangan.
Dalam upaya pengembangan PTT secara nasional, Kementrian Pertanian meluncurkan program Sekolah Lapang (SL) PTT. Program ini merupakan pendidikan non formal bagi petani yang bertujuan untuk menghasilkan produktivitas yang tinggi serta berkelanjutan.
Pada tahun 2010, Dinas Pertanian Kabupaten Kendal mendapatkan alokasi SL-PTT untuk komoditas padi hibrida, padi inbrid, jagung hibrida, kacang tanah dan kedelai. Kelompok Tani sebagai pelaksana program Sl-PTT akan mendapatkan dana Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU). Dana Bansos digunakan untuk subsidi pembelian pupuk serta biaya pertemuan petani peserta SL-PTT. Jumlah dana Bansos yang diterima tahun ini lebih kecil jika dibanding dengan tahun 2009 karena pada tahun 2010 benih diberikan melalui BLBU. Sedangkan pada tahun 2009 subsidi benih diserahkan dalam bentuk Bansos (uang) sehingga petani dapat menentukan sendiri varietas benih yang sesuai dengan agroklimat lokasi penanaman.
Beberapa kendala yang terjai di lapang terkait benih yang digunakan dalam program SL-PTT berasal dari BLBU diantaranya pertumbuhan tanaman yang kurang optimal karena varietas yang tidak sesuai dengan spesifik lokasi. Sebagai akibatnya, produktivitas tanaman menjadi rendah. Hal ini tentu tidak sesuai dengan tujuan diadakannya program SL-PTT. Masalah lain dalam BLBU ialah kualitas benih yang sangat rendah. Sebagai salah satu contohnya ialah BLBU Kacang Tanah tahun 2010 di Kabupaten Kendal. Benih yang diserahkan pada petani memiliki daya tumbuh kurang dari 50 % dan tercampur dengan yang sudah busuk. Keadaan ini memaksa petani harus melakukan seleksi beberapa tahap untuk memilih benih bagus yang dapat tanam. Akibatnya, petani menjadi sangat dirugikan apalagi jika benih yang ditanam tidak tumbuh. Petani mengalami kerugian secara waktu karena rata-rata lahan yang digarap bukan miliknya sendiri melainkan lahan sewa.
Penyuluh Pertanian Lapang (PPL) juga terkena dampak akibat kualitas benih yang kurang bagus tersebut. Selain harus menghadapi langsung keluhan petani, PPL juga dianggap tidak dapat memberikan contoh yang baik. Ketika penyuluhan harus menyampaikan kepada petani agar memakai benih unggul, tetapi saat menyalurkan BLBU kualitasnya sangat jauh di bawah varietas unggul. Jika berkelanjutan, petani bisa menjadi trauma dan tidak mau menerima bantuan benih atau bahkan enggan menjalankan program yang diluncurkan Kementrian Pertanian.
Dinas Pertanian Kendal selaku penaggung jawab program BLBU dan SL-PTT tingkat kabupaten telah melakukan upaya agar petani mendapat ganti atas benih kacang yang kualitasnya rendah. Akan tetapi yang sangat disayangkan ialah niat baik ini tidak disertai dengan cara yang baik juga. Langkah yang ditempuh memberikan dampak yang tidak baik bagi petani karena bersifat tidak mendidik. Sistem penggantian yang tidak sesuai dengan surat perjanjian serta tidak transparan terkesan membodohi petani. Jika berkelanjutan, hal ini bisa menyebabkan trauma dan ketidakpercayaan petani pada pemerintah.
Dibutuhkan kerjasama yang baik dan saling mendukung di antara semua stake holder untuk mewujudkan pertanian yang jaya serta petani sejahtera. Sungguh sangat ironis, niat baik pemerintah pusat untuk memajukan pertanian di Indonesia terkendala oleh pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab.
Dalam upaya pengembangan PTT secara nasional, Kementrian Pertanian meluncurkan program Sekolah Lapang (SL) PTT. Program ini merupakan pendidikan non formal bagi petani yang bertujuan untuk menghasilkan produktivitas yang tinggi serta berkelanjutan.
Pada tahun 2010, Dinas Pertanian Kabupaten Kendal mendapatkan alokasi SL-PTT untuk komoditas padi hibrida, padi inbrid, jagung hibrida, kacang tanah dan kedelai. Kelompok Tani sebagai pelaksana program Sl-PTT akan mendapatkan dana Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU). Dana Bansos digunakan untuk subsidi pembelian pupuk serta biaya pertemuan petani peserta SL-PTT. Jumlah dana Bansos yang diterima tahun ini lebih kecil jika dibanding dengan tahun 2009 karena pada tahun 2010 benih diberikan melalui BLBU. Sedangkan pada tahun 2009 subsidi benih diserahkan dalam bentuk Bansos (uang) sehingga petani dapat menentukan sendiri varietas benih yang sesuai dengan agroklimat lokasi penanaman.
Beberapa kendala yang terjai di lapang terkait benih yang digunakan dalam program SL-PTT berasal dari BLBU diantaranya pertumbuhan tanaman yang kurang optimal karena varietas yang tidak sesuai dengan spesifik lokasi. Sebagai akibatnya, produktivitas tanaman menjadi rendah. Hal ini tentu tidak sesuai dengan tujuan diadakannya program SL-PTT. Masalah lain dalam BLBU ialah kualitas benih yang sangat rendah. Sebagai salah satu contohnya ialah BLBU Kacang Tanah tahun 2010 di Kabupaten Kendal. Benih yang diserahkan pada petani memiliki daya tumbuh kurang dari 50 % dan tercampur dengan yang sudah busuk. Keadaan ini memaksa petani harus melakukan seleksi beberapa tahap untuk memilih benih bagus yang dapat tanam. Akibatnya, petani menjadi sangat dirugikan apalagi jika benih yang ditanam tidak tumbuh. Petani mengalami kerugian secara waktu karena rata-rata lahan yang digarap bukan miliknya sendiri melainkan lahan sewa.
Penyuluh Pertanian Lapang (PPL) juga terkena dampak akibat kualitas benih yang kurang bagus tersebut. Selain harus menghadapi langsung keluhan petani, PPL juga dianggap tidak dapat memberikan contoh yang baik. Ketika penyuluhan harus menyampaikan kepada petani agar memakai benih unggul, tetapi saat menyalurkan BLBU kualitasnya sangat jauh di bawah varietas unggul. Jika berkelanjutan, petani bisa menjadi trauma dan tidak mau menerima bantuan benih atau bahkan enggan menjalankan program yang diluncurkan Kementrian Pertanian.
Dinas Pertanian Kendal selaku penaggung jawab program BLBU dan SL-PTT tingkat kabupaten telah melakukan upaya agar petani mendapat ganti atas benih kacang yang kualitasnya rendah. Akan tetapi yang sangat disayangkan ialah niat baik ini tidak disertai dengan cara yang baik juga. Langkah yang ditempuh memberikan dampak yang tidak baik bagi petani karena bersifat tidak mendidik. Sistem penggantian yang tidak sesuai dengan surat perjanjian serta tidak transparan terkesan membodohi petani. Jika berkelanjutan, hal ini bisa menyebabkan trauma dan ketidakpercayaan petani pada pemerintah.
Dibutuhkan kerjasama yang baik dan saling mendukung di antara semua stake holder untuk mewujudkan pertanian yang jaya serta petani sejahtera. Sungguh sangat ironis, niat baik pemerintah pusat untuk memajukan pertanian di Indonesia terkendala oleh pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab.
0 komentar:
Posting Komentar